TIDORE – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) merupakan agenda strategis tahunan yang menjadi bagian krusial dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Melalui forum ini, Pemerintah Daerah bersama seluruh pemangku kepentingan menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan.
Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, saat membuka secara resmi Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2027 di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota, Kamis (12/2/2026).
Dalam sambutannya, Muhammad Sinen menyatakan bahwa forum ini merupakan ruang untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan potensi daerah, sekaligus merumuskan prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2027.
”Kami berharap Musrenbang tidak hanya menjadi rutinitas administratif untuk memenuhi regulasi, tetapi benar-benar menghasilkan perencanaan yang responsif, terukur, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Muhammad Sinen.
Ia juga menambahkan bahwa capaian pembangunan selama periode kepemimpinannya telah menempatkan Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah dengan kinerja pemerintahan terbaik di Provinsi Maluku Utara. Namun, capaian tersebut menjadi tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan ke depan.
”Keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan harus diperkuat agar kebijakan yang dijalankan tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tutupnya.
Senada dengan hal itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tidore Kepulauan, Saiful Bahri Latif, menjelaskan bahwa tujuan Musrenbang ini adalah untuk menyempurnakan kerangka regulasi dan anggaran dalam dokumen RKPD berdasarkan masukan pemangku kepentingan.
”Sinergitas ini penting untuk mewujudkan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antar-tingkat pemerintahan. Hasil Musrenbang akan menjadi bahan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), termasuk KUA dan PPAS,” jelas Saiful.
Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, memberikan apresiasi tinggi kepada Kota Tidore Kepulauan. Ia mencatat Tidore sebagai daerah pertama dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara yang melaksanakan Musrenbang RKPD 2027.
”Kota Tidore Kepulauan selalu menjadi pionir bagi daerah lain. Bukan hanya karena kecepatan pelaksanaannya, tetapi juga karena kepatuhan waktu, kualitas dokumen, hingga substansi perencanaannya yang selalu menjadi contoh di Maluku Utara,” puji Sarmin sebelum memaparkan materinya.
Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, OPD, serta berbagai elemen masyarakat untuk memastikan penyusunan RAPBD Kota Tidore ke depan berjalan selaras dan tepat guna.
Tinggalkan komentar