Tidore – Menindaklanjuti lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi secara nasional, Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan mengambil langkah cepat dengan menggelar pertemuan lintas sektor. Pertemuan ini bertujuan mencari solusi agar kenaikan harga tersebut tidak membebani masyarakat serta menjaga stabilitas aktivitas ekonomi.
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, di Ruang Rapat Wali Kota pada Kamis (11/6/2026). Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kapolresta Tidore, para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, pimpinan OPD terkait, Ketua Organda Tidore, serta perwakilan motoris dan sopir angkutan umum.
Mengawali arahannya, Ismail Dukomalamo menegaskan bahwa Pemkot Tidore akan terus mengambil langkah tepat dalam menyikapi dampak kenaikan harga BBM agar pelayanan masyarakat dan mobilitas ekonomi di Kota Tidore tidak terganggu.
”Kita ketahui bersama bahwa kenaikan BBM ini berdampak pada aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Namun, melalui pertemuan ini, kita bersama-sama mencari solusi terbaik agar pelayanan masyarakat, terutama angkutan umum, tetap berjalan aman dan lancar,” ujar Ismail.
Ia menambahkan, dalam situasi seperti ini diperlukan keseimbangan kepentingan antara masyarakat sebagai pengguna layanan dan para pelaku usaha sebagai penyedia layanan. “Keseimbangan ini penting agar kualitas pelayanan tetap terjaga tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat,” sambungnya.
Ismail juga berharap pertemuan ini dapat membangun kesepahaman bersama sembari menunggu pasokan BBM subsidi yang dijadwalkan mulai tersalurkan pada awal Juli 2026 mendatang.
”Saya meminta Dinas Perhubungan, Organda, dan Disperindagkop untuk melakukan pendampingan terkait penggunaan barcode pelayanan BBM subsidi. Pastikan seluruh angkutan umum memiliki barcode yang aktif dan memahami cara penggunaannya, sehingga saat BBM subsidi masuk, dapat langsung dimanfaatkan dengan baik oleh para sopir,” tegas Ismail.
Pada kesempatan yang sama, Kapolresta Tidore Kombes Pol. Ampi Mesias menyatakan bahwa pihak kepolisian hadir untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mendukung pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan distribusi BBM.
”Kami sangat berkepentingan agar seluruh proses penyaluran BBM berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan guna mencegah gangguan kamtibmas. Kami akan terus melakukan pengamanan dan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM di Kota Tidore Kepulauan,” kata Kapolresta.
Sementara itu, Direktur PT Rusda, Awat Ahmad, memastikan pelayanan di SPBU akan dimaksimalkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para sopir angkot, bentor, maupun ojek.
”Kedepan, Kota Tidore direncanakan menerima kuota BBM subsidi jenis Pertalite sebesar 100 ton dan Solar 60 ton per bulan yang akan terealisasi per Juli nanti. Jika dalam perkembangannya terjadi kekurangan, kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penambahan kuota,” ungkap Awat.
Awat juga menambahkan bahwa per tanggal 11 Juni 2026, pelayanan BBM non-subsidi dan minyak tanah sudah mulai berjalan. Pasokan yang masuk minggu ini terdiri dari Pertamax sebanyak 71 ton, Dexlite 20 ton, dan minyak tanah 100 ton, dengan jadwal pengiriman rutin setiap minggu.
Di sisi lain, Ketua Organda Kota Tidore, Husain Alting, mengapresiasi langkah cepat pemkot. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM sangat memengaruhi operasional angkutan umum, bahkan sempat membuat sebagian sopir memilih mogok beroperasi sebelum ada kejelasan tarif.
”Kami meminta Pemerintah Daerah dengan bijak menetapkan penyesuaian tarif sementara hingga BBM subsidi resmi masuk. Kami juga meminta pihak penyalur untuk memperketat pengawasan agar tidak ada lagi pembelian BBM menggunakan galon,” tutur Husain.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris, menjelaskan bahwa penyesuaian tarif sementara dihitung berdasarkan persentase kenaikan harga BBM jenis Pertamax, yaitu sekitar 30 persen atau sebesar Rp4.000.
”Sebagai contoh, untuk trayek Terminal Rum ke Terminal Pasar Sarimalaha yang sebelumnya Rp20.000, kini disesuaikan sementara menjadi Rp24.000. Untuk tarif bentor yang sebelumnya Rp7.000 disesuaikan menjadi Rp10.000. Sedangkan untuk tarif anak sekolah, dipastikan tetap dan tidak ada kenaikan,” jelas Marsaid.
Marsaid menambahkan, tarif resmi saat ini masih mengacu pada SK Wali Kota. Setelah BBM subsidi masuk pada bulan Juli nanti, pihak Dishub akan kembali menggelar rapat bersama Organda dan pemangku kepentingan untuk menghitung ulang tarif tetap.
Sebagai informasi, dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa tarif angkutan laut yang melayani rute Rum–Bastiong, Tidore–Loleo, maupun sebaliknya, untuk saat ini belum mengalami kenaikan tarif.
Tinggalkan komentar